Hak, Kekuasaan Dan Wewenang Presiden

Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Negara dibantu oleh satu orang Wakil Presiden / Wapres dan dibantu oleh Menteri-Mentri yang masing-masing Menteri mengepalai bidang-bidang tertentu. Presiden memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu :

• Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi.
• Mangangkatduta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR.
• Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.
• Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA / MahkamahAgung.
• Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR.
• Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / AngkatanUdara, AD / AngkatanDarat dan AL / Angkatan Laut.
• Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang-Undang.
• Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara lain dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
• Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi beban keuangan negara dan atau mengharuskan adanya perubahan / pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR.
• Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU.
• Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
• Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih DPR atas dasarpertimbangan DPD.
• Membentuk dewan pertimbangan yang memiliki tugas member nasehat dan pertimbangan untuk Presiden yang diatur oleh UU.
• Membahas rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan dari DPR.
• Mengesahkan RUU / Rancangan Undang-Undang yang disetujuai bersama-sama DPR agar dapat menjadi Undang-Undang secara penuh.
• Mengajukan Rancangan UU / Undang-Undang APBN untuk dibahas bersama DPR agar bisa menjadi Undang-Undang.
• Menetapkan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang / Perpu dalam keadaan yang genting dan memaksa.
• Mengangkat dan memberhentikan anggota KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.